Tel Aviv kembali menjadi panggung drama politik yang memanas ketika mesin kampanye Partai Likud mulai bergerak agresif menjelang Pemilihan Umum Israel yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026. Di sepanjang jalan tol utama Ayalon yang melintasi jantung kota Tel Aviv, para pengguna jalan disambut oleh billboard raksasa bernuansa provokatif. Reklame politik tersebut menampilkan deretan wajah tokoh-tokoh internasional dan regional yang dipersonifikasikan sebagai ancaman terbesar bagi masa depan negara Yahudi tersebut. Di bawah papan reklame raksasa itu, sebuah narasi tegas dituliskan dalam bahasa Ibrani yang berbunyi, "Mereka Ingin Netanyahu Kalah, Jangan Biarkan Mereka Menang."
Langkah kampanye visual ini secara eksplisit mengelompokkan sejumlah nama besar dari panggung geopolitik global dan lokal ke dalam satu kategori, yakni musuh utama Benjamin Netanyahu. Tokoh-tokoh yang wajahnya terpampang dalam kampanye tersebut meliputi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, politisi progresif Amerika Serikat sekaligus Wali Kota New York Zohran Mamdani, tokoh kunci Republik Islam Iran Mojtaba Khamenei, serta Pemimpin Tertinggi Hizbullah Naim Qassem. Pemasangan reklame yang mengeksploitasi narasi ancaman luar negeri ini bukan sekadar taktik pemasaran politik biasa, melainkan cerminan dari kecemasan mendalam di internal Partai Likud saat posisi politik sang Perdana Menteri terancam goyah di dalam negeri.
Pilihan Likud untuk memajang figur-figur tersebut mengundang perhatian luas para pengamat geopolitik internasional karena memadukan lawan militer kawakan dengan figur politik sipil. Kehadiran Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di papan reklame tersebut menandai titik terendah dalam hubungan diplomatik antara Ankara dan Tel Aviv. Hubungan kedua negara yang sempat hangat pada era 1990-an kini berada dalam kondisi membeku pasca-eskalasi konflik regional di Timur Tengah. Erdogan berulang kali mengecam kebijakan militer Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat dengan retorika yang sangat tajam, bahkan membandingkan kepemimpinan Netanyahu dengan rezim otoriter masa lalu, serta memutus jalur perdagangan bilateral secara total.
Sementara itu, dimasukkannya nama Zohran Mamdani—politisi muda Muslim-Amerika yang menjabat sebagai anggota majelis negara bagian New York dan dikenal vocal membela hak-hak warga Palestina—menunjukkan bagaimana Likud mencoba menyeret dinamika politik dalam negeri AS ke dalam panggung kampanye lokal Israel. Bagi kubu sayap kanan Israel, figur seperti Mamdani merepresentasikan gelombang anti-Zionisme baru yang merambah institusi-institusi Barat dan dinilai mengancam dukungan abadi Washington terhadap Tel Aviv. Dengan menyejajarkan Mamdani bersama tokoh-tokoh militer seperti Mojtaba Khamenei—putra Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei yang memegang pengaruh besar dalam korps Garda Revolusi Iran (IRGC)—serta Naim Qassem yang meneruskan kepemimpinan Hizbullah pasca-tewasnya Hassan Nasrallah, Likud berusaha membingkai pemilu mendatang sebagai pertarungan eksistensial antara kelangsungan hidup Israel dan konspirasi global.
Eskalasi propaganda politik ini memuncak seiring dengan memanasnya situasi militer di lapangan, khususnya di kawasan perbatasan utara. Hanya beberapa hari setelah instalasi reklame raksasa tersebut terpasang di Tel Aviv, jet-jet tempur Angkatan Udara Israel melancarkan serangan udara presisi terhadap Pangkalan Udara Abu al-Dahar di Suriah utara. Lokasi tersebut diketahui menjadi pos strategis yang menampung infrastruktur militer serta personel tentara Turki. Serangan mendadak ini memicu gelombang kekhawatiran baru akan bergesernya perang prapaskah menjadi konfrontasi langsung antara Israel dan Turki, yang notabene merupakan anggota NATO.
Tindakan agresif militer Israel di Suriah tersebut menuai kritik keras dari diplomat veteran Amerika Serikat. Utusan Khusus Presiden AS untuk Suriah yang juga menjabat sebagai Duta Besar AS untuk Turki, Tom Barrack, melontarkan kritik terbuka terhadap manuver Netanyahu. Barrack mengindikasikan bahwa aksi militer tersebut sarat dengan agenda politik domestik ketimbang murni kalkulasi pertahanan. Ia melontarkan teori bahwa Pemerintah Israel sengaja memancing emosi Turki demi memunculkan krisis luar negeri baru yang dapat dimanfaatkan untuk menggalang dukungan publik domestik. Menurut Barrack, manuver tersebut adalah langkah yang sangat agresif dan berisiko tinggi, namun sengaja diambil karena dianggap menguntungkan secara politis menjelang hari pemungutan suara.
Pemerintah Israel secara tegas menampik tuduhan bahwa serangan udara tersebut bermotif politik elektoral. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Israel Katz memberikan konfirmasi bahwa serangan di Abu al-Dahar murni didasarkan pada kebutuhan operasional mendesak. Berdasarkan data intelijen militer (Aman), pihak Ankara terdeteksi sedang mempersiapkan pengerjaan logistik berat serta pengerahan sistem pertahanan udara lanjutan di pangkalan tersebut. Israel menganggap penguatan kehadiran militer Turki di Suriah utara sebagai garis merah (red line) yang dapat mengganggu keseimbangan kekuatan dan mengancam kebebasan beroperasi Angkatan Udara Israel di udara kawasan.
Di balik retorika perang dan ketegangan diplomatik tersebut, posisi politik Partai Likud di dalam negeri justru sedang menghadapi badai hebat. Hasil jajak pendapat terbaru yang dirilis oleh lembaga survei terkemuka Channel 12 menunjukkan tren penurunan elektabilitas yang mengkhawatirkan bagi kubu inkumben. Dalam survei yang dipublikasikan pada pertengahan Agustus, Partai Likud diproyeksikan hanya mampu mengamankan 21 kursi dari total 120 kursi di parlemen Israel, Knesset. Perolehan ini menempatkan partai berkuasa tersebut di posisi kedua, berada di bawah bayang-bayang kekuatan politik baru.
Posisi teratas dalam peta elektoral Israel saat ini direbut oleh Partai Yashar, sebuah partai sentris baru yang didirikan dan dipimpin oleh mantan Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel (IDF), Jenderal (Purn) Gadi Eisenkot. Partai Yashar diprediksi bakal menguasai 24 kursi Knesset jika pemilu digelar hari ini. Eisenkot, yang dikenal memiliki rekam jejak militer yang bersih serta gaya kepemimpinan yang terukur, berhasil menarik simpati pemilih menengah yang lelah dengan polarisasi di bawah kepemimpinan Netanyahu. Dalam tolok ukur kelayakan figur Perdana Menteri, Eisenkot mengungguli Netanyahu secara signifikan dengan meraih dukungan 44 persen responden, sementara Netanyahu hanya mengantongi 34 persen.
Sistem politik k parlementer di Israel menambahkan kompleksitas dalam kalkulasi kemenangan ini. Dalam sistem Knesset, warga tidak memilih sosok Perdana Menteri secara langsung, melainkan memilih daftar partai. Pasca-pemilu, Presiden Israel akan memberikan mandat pembentukan pemerintah kepada ketua partai yang dianggap memiliki peluang terbesar untuk menggalang koalisi mayoritas minimal 61 kursi. Kondisi ini membuat pertarungan antar-blok menjadi sangat krusial.
Strategi Likud makin terdesak oleh kemunculan partai-partai kanan baru yang menggerogoti basis pemilih tradisional mereka. Salah satu ancaman paling nyata datang dari mantan jenderal IDF lainnya, Ofer Winter, yang mendirikan partai berhaluan kanan-nasionalis. Jajak pendapat menunjukkan partai pimpinan Winter berpotensi menembus ambang batas parlemen (electoral threshold) sebesar 3,25 persen dan meraih sekitar empat kursi. Munculnya partai Winter mengancam blok pendukung Netanyahu karena memecah suara kubu kanan. Berdasarkan pemetaan survei terbaru, blok partai pro-Netanyahu diperkirakan hanya mampu mengumpulkan 49 kursi, jauh dari batas minimal 61 kursi. Sebaliknya, blok oposisi anti-Netanyahu diproyeksikan meraup 60 kursi, mendekati angka mutlak untuk merebut kekuasaan.
Sadar akan bahaya perpecahan suara di sayap kanan, Netanyahu secara pribadi melancarkan seruan bergerilya melalui media sosial. Dalam pesan video dan unggahan di akun Instagram pribadinya, Netanyahu memohon agar para pemilih konservatif tidak membuang suara mereka kepada partai-partai kecil yang belum tentu lolos ambang batas 3,25 persen. Netanyahu menegaskan bahwa setiap suara yang terbuang di kubu kanan secara otomatis akan memuluskan jalan bagi koalisi sayap kiri dan Arab untuk merebut tampuk kepemimpinan nasional. Ia menyerukan konsolidasi total di bawah panji Partai Likud demi mempertahankan pemerintahan berhaluan kanan.
Di tengah manuver politik yang makin desperate ini, kekhawatiran merebak di kalangan internal militer Israel. Beredar spekulasi bahwa eskalasi ketegangan militer di Jalur Gaza maupun perbatasan utara sengaja dipelihara atau diulur-ulur demi menciptakan suasana darurat nasional yang menguntungkan petahana. Kendati demikian, jajaran pimpinan tinggi IDF menunjukkan penolakan terselubung terhadap politisasi konflik ini. Seorang perwira tinggi militer Israel secara terbuka menegaskan komitmen profesionalisme militer dengan menyatakan bahwa tentara tidak akan membiarkan diri mereka diseret ke dalam perang baru yang tidak perlu hanya demi melayani kepentingan politik elektoral pihak tertentu. Pemilu Israel 2026 pun kini berkembang menjadi pertaruhan terbesar dalam karier politik panjang Benjamin Netanyahu, di mana garis batas antara keamanan nasional dan ambisi kekuasaan pribadi makin kabur.
