Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah progresif dan masif dalam mempercepat bauran energi terbarukan di tanah air. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah secara resmi meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target ambisius mencapai 100 Gigawatt-peak (GWp). Sebagai langkah awal untuk merealisasikan megaproyek ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan akan segera membuka tender bagi perusahaan pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) untuk menggarap tujuh proyek PLTS strategis yang tersebar di beberapa wilayah kunci.

Langkah ini menandai babak baru dalam peta jalan transisi energi Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat. Pemerintah menyadari bahwa pembiayaan untuk mencapai target 100 GWp tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema IPP menjadi ujung tombak taktik pemerintah dalam menarik investasi hijau, baik dari dalam maupun luar negeri.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa proses penawaran ini akan dilakukan secara transparan dan mengedepankan prinsip efisiensi ekonomi. Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi IPP yang mampu menawarkan teknologi terbaik dengan harga jual listrik yang paling kompetitif. Namun, pemerintah juga telah menyiapkan rencana cadangan yang solid jika pihak swasta dinilai kurang berminat atau menawarkan harga yang tidak masuk akal.

Jika dalam proses tender tidak ditemukan penawaran harga yang kompetitif dari pihak swasta, atau jika proyek tersebut dinilai kurang menarik secara komersial oleh pasar murni, maka pemerintah tidak akan membiarkan proyek tersebut mangkrak. Melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), pemerintah siap mengambil alih dan mendanai proyek-proyek tersebut secara langsung. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat negara yang tidak lagi sekadar menjadi regulator, tetapi juga bertindak sebagai katalisator dan pelindung investasi (backstop) melalui lembaga investasi superholding baru tersebut. Danantara akan mengelola pembiayaan secara efisien, efektif, dan terjangkau sesuai dengan instruksi langsung dari Presiden.

Megaproyek PLTS 100 GWp ini dirancang untuk dikerjakan secara masif dan terstruktur dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Sebagai penanda dimulainya era baru ini, pemerintah telah melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk tahap awal pembangunan PLTS dengan total kapasitas mencapai 5,3 GWp. Proyek-proyek awal ini tersebar secara strategis di empat provinsi utama, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Selain itu, wilayah Bali juga mendapatkan porsi khusus dengan rencana pembangunan PLTS berkapasitas 1.000 Megawatt (MW) atau 1 GW yang terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi baterai (Battery Energy Storage System/BESS).

Berikut adalah rincian ketujuh proyek PLTS yang siap memasuki proses tender dan diproyeksikan menjadi tulang punggung baru pasokan listrik bersih di Indonesia:

1. PLTS Purwakarta (Lahan Bank Tanah) – Kapasitas 69 Megawatt peak (MWp)
   Proyek ini memanfaatkan lahan yang dikelola oleh Bank Tanah di wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Pemanfaatan lahan Bank Tanah ini menjadi solusi inovatif dalam mengatasi kendala klasik pembangunan infrastruktur di Indonesia, yaitu pembebasan lahan. Dengan kapasitas 69 MWp, PLTS ini diharapkan dapat menyuplai kebutuhan listrik industri di koridor Jawa Barat.

2. PLTS Terapung Jatiluhur – Kapasitas 1.688 Megawatt peak (MWp)
   Menjadi salah satu proyek PLTS terapung (floating solar) terbesar yang direncanakan di Indonesia. Mengambil lokasi di Waduk Jatiluhur, Jawa Barat, proyek ini memanfaatkan area permukaan air yang luas untuk meminimalisasi penggunaan lahan daratan. Teknologi PLTS terapung juga memiliki keunggulan berupa tingkat penguapan air waduk yang berkurang serta efisiensi panel surya yang lebih tinggi akibat efek pendinginan dari air di bawahnya.

3. PLTS Terapung Cirata – Kapasitas 1.250 Megawatt peak (MWp)
   Menyusul kesuksesan PLTS Terapung Cirata fase pertama yang telah beroperasi, pemerintah kini melakukan ekspansi besar-besaran dengan kapasitas tambahan hingga 1.250 MWp. Proyek ini akan memperkokoh posisi Cirata sebagai pusat percontohan energi surya terapung di kawasan Asia Tenggara dan membuktikan keandalan integrasi sistem surya dengan jaringan transmisi listrik Jawa-Bali.

4. PLTS Terapung Jatigede – Kapasitas 636 Megawatt peak (MWp)
   Masih di wilayah Jawa Barat, Waduk Jatigede akan dimanfaatkan untuk menampung PLTS terapung berkapasitas 636 MWp. Sinergi antara Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede yang sudah ada dengan PLTS terapung ini akan menciptakan sistem pembangkitan hibrida (hybrid power plant) yang sangat andal untuk menjaga kestabilan pasokan listrik harian.

5. PLTS Madura – Kapasitas 605 Megawatt peak (MWp)
   Pulau Madura, Jawa Timur, dibidik menjadi pusat pengembangan energi bersih baru dengan rencana pembangunan PLTS darat berkapasitas 605 MWp. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk menghijaukan sistem kelistrikan Madura, tetapi juga untuk menyuplai energi bersih ke kawasan industri Surabaya dan sekitarnya melalui kabel bawah laut Selat Madura.

6. PLTS Gilimanuk – Kapasitas 300 Megawatt peak (MWp)
   Berlokasi di ujung barat Pulau Bali, PLTS Gilimanuk dengan kapasitas 300 MWp dirancang untuk mendukung visi Bali Clean Energy. Proyek ini akan membantu mengurangi ketergantungan Bali terhadap pasokan listrik fosil yang dikirim dari Pulau Jawa.

7. PLTS Buleleng – Kapasitas 118 Megawatt peak (MWp)
   Terletak di Bali Utara, PLTS Buleleng berkapasitas 118 MWp akan melengkapi ekosistem energi terbarukan di Pulau Dewata. Bersama dengan PLTS Gilimanuk, proyek ini menjadi bagian dari komitmen global Bali dalam menyelenggarakan pariwisata hijau berbasis energi ramah lingkungan.

Pengembangan PLTS berskala besar, khususnya di Bali yang dilengkapi dengan teknologi baterai (BESS) berkapasitas 1.000 MW, merupakan jawaban atas tantangan intermitensi (sifat tidak terus-menerus) dari energi surya. Karena matahari hanya bersinar efektif selama 4 hingga 5 jam sehari, keberadaan baterai raksasa menjadi mutlak diperlukan untuk menyimpan kelebihan energi yang dihasilkan pada siang hari agar dapat disalurkan pada saat beban puncak di malam hari.

Secara ekonomi, peluncuran program PLTS 100 GWp ini diperkirakan akan menarik investasi asing langsung (FDI) senilai miliaran dolar AS dan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, mulai dari tahap konstruksi, instalasi, hingga operasional dan pemeliharaan. Selain itu, program ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan industri manufaktur panel surya lokal. Pemerintah menekankan pentingnya pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek-proyek ini agar dampak ekonomi dari transisi energi ini dapat dirasakan langsung oleh industri domestik.

Namun, tantangan besar tetap menanti. Sinkronisasi jaringan transmisi milik PT PLN (Persero) agar mampu menyerap listrik dari PLTS skala besar tanpa mengganggu stabilitas grid nasional menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM terus berkoordinasi dengan PLN untuk melakukan modernisasi jaringan menuju konsep smart grid yang lebih fleksibel menerima pasokan energi terbarukan yang bersifat fluktuatif.

Dengan peta jalan yang jelas, dukungan lembaga pembiayaan kuat seperti Danantara, serta keterlibatan aktif sektor swasta nasional dan global, Indonesia optimis dapat memimpin revolusi energi hijau di Asia Tenggara. Proyek 7 PLTS ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik, melainkan fondasi bagi kedaulatan energi masa depan bangsa yang bersih, mandiri, dan berkelanjutan.